Nunukan – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah, Ir. Jabbar, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan pada Rabu 29 Oktober 2025.
Acara ini turut dihadiri Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelo Perbatasan (BNPP), Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan. Kehadiran BNPP bertujuan memperoleh data kondisi aktual terkait pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pasar, serta utilitas permukiman.
FGD ini membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan-tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Sekda Jabbar menekankan bahwa pengukuran IPKP KPP sangat penting mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan disebut sebagai pintu gerbang sekaligus etalase negara di perbatasan utara Kalimantan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan tata kelola pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, peningkatan kapasitas SDM lokal, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Saya berharap FGD kali ini dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Semoga muncul rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” ujar Jabbar.
Ia juga menambahkan bahwa hasil pengukuran IPKP kecamatan prioritas nantinya diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Komentar