Nunukan- Banjir kiriman dari wilayah hulu Malaysia yang kembali merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto.
Politisi Partai Nasdem ini menilai banjir yang hampir terjadi setiap tahun di wilayah Lumbis dan sekitarnya tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan musiman, melainkan menjadi masalah struktural yang perlu penanganan jangka panjang.
“Banjir di Lumbis bukan hanya akibat hujan lokal, ini juga kiriman dari wilayah hulu termasuk dari Malaysia. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya bersifat darurat setiap tahun,” tegas Rismanto.
Diketahui, banjir yang pada puncaknya 25 Februari 2026 sempat merendam 10 Kecamatan di Kabupaten Nunukan, terutama wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung serta sebagian wilayah Krayan dan Sebuku.
Kenaikan debit air sebenarnya telah terpantau sejak 23-24 Februari sebelum akhirnya mencapai puncak sehari kemudian. saat ini sejumlah wilayah seperti lumbis hulu, lumbis ogong, dan lumbis pansiangan mulai berangsur normal. namun demikian, material sisa banjir berupa lumpur, kayu, dan batang pohon masih banyak ditemukan di sejumlah titik.
Di Kecamagan Lumbis, air sempat merendam badan jalan dengan ketinggian lebih dari satu meter sehingga menghambat aktivitas warga. kini akses transportasi mulai kembali terbuka.
sementara itu, Kecamatan Sembakung yang berada diwilayah hilir masih mengalami kenaikan debit air akibat kiriman dari wilayah hulu.
Menurut Rismanto, sebagai wilayah perbatasan, Lumbis membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. ia menilai penanganan banjir melibatkan koordinasi lintas daerah bahkan lintas negara.
“ini bukan hanya persoalan Kabupaten, tapi menyangkut wilayah perbatasan dan sistem sungai lintas negara. pemerintah harus berani menyusun roadmap jangka panjang agarn lumbis tidak setiap tahun berada dalam situasi siaga yang sama,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengalokasikan dukungan anggaran Bwlanja Tidak Terduga (BTT) bila diperlukan, mengusulkan program pengendalian banjir skala besar ke pemerintah pusat, serta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai.
“Karena ini menyangkut sungai lintas negara, maka perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih serius di tingkat pusat. jangan sampai masyarakat perbatasan terus menjadi korban setiap tahun,” ucapnya.
Sejumlah pos siaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap diaktifkan dibeberapa kecamatan, diantaranya Sembakung, Lumbis, Sebuku, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan hingga Pulau Sebatik.
Meski situasi mulai terkendali di sebagian wilayah, Rismanto mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek.
“kita tidak bisa membiarkan masyarakat hidup dalam kecemasan yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir bukan hanya dengan bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen,”. tuturnya.
Ia memastikan DPRD Provinsi Kalimantan Utara siap mendorong kebijakan dan penguatan anggaran agar penanganan banjir dinunukan dapat dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mengawal, keselamtan masyarakat menjadi priorotas utama, wilayah perbatasan seperti Lumbis justru harus mendapat perhatian ekstra,” tutupnya.
Komentar