Nunukan – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Nunukan Juni Mardiansyah mewakili Bupati Nunukan secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan, pada Kamis 13 November 2025.
Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tri Bakti Mulyanto, ST, MT, Kepala BPJN Kalimantan Utara.
Rakor diikuti oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ketua TP2D, para kepala OPD teknis, para camat, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut hadir secara daring Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala PLBN Labang, dan Kepala PLBN Sebatik.
Dalam sambutannya, Juni menegaskan bahwa Rakor ini merupakan forum penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan yang berfokus pada wilayah perbatasan.
“Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan pada hari ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program di internal pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Rakor tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, hingga aspek keamanan dan kedaulatan negara.
“Rakor ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dalam memperkuat pembangunan perbatasan,” tegasnya.
Juni juga menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi yang kuat antar-stakeholder akan mampu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan menjadi simbol kemajuan bangsa.
Dalam sesi materi, Dr. Sumarlan memaparkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis nasional.
Sementara itu, Tri Bakti Mulyanto menyampaikan kondisi terkini infrastruktur jalan nasional dan jalan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa total jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan mencapai 224,26 km, dengan rincian: 14,70 km telah berstatus jalan nasional, 14,70 km telah beraspal, 124,70 km berupa jalan tanah, dan 27,05 km berada di kawasan hutan.
Data tersebut menggambarkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan sebagai penunjang aksesibilitas dan mobilitas masyarakat sekaligus penguatan aspek pertahanan negara.
Komentar